Jakarta, (16/5). Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, mendukung langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara, dengan cara mengambil alih pengelolaan aset kementerian/lembaga, termasuk aset sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)  dan Bank Tanah.

"Ini adalah langkah strategis dalam rangka mempercepat optimalisasi aset negara yang selama ini idle (menganggur) atau belum memberikan nilai tambah signifikan bagi negara," kata Fauzi dalam keterangan tertulis, Jumat (16/5/2025).

Namun, terhadap langkah Danantara tersebut, Fauzi memberikan sejumlah catatan, Langkah lembaga investasi milik negara tersebut harus dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik.

"Ini penting karena menyangkut aset negara, maka proses valuasi, pengalihan, hingga pemanfaatannya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik," tandasnya.

Ditekankan oleh Fauzi, DPR akan mengawasi agar tidak ada tumpang tindih aturan antara pengelolaan aset oleh Danantara dan kewenangan K/L lain, seperti Kementerian Keuangan, BPN, maupun Satgas BLBI. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan program itu

"Pemanfaatan lahan, termasuk tanah sitaan BLBI maupun Bank Tanah, harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan tidak semata-mata dikomersialisasi. Harus ada dampak sosial-ekonomi yang inklusif bagi rakyat, terutama yang berada di sekitar lokasi aset," lanjutnya.

Lebih lanjut diharapkan oleh Fauzi, langkah Danantara dapat meningkatkan pendapatan negara, baik melalui dividen BUMN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), atau pajak dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan aset tersebut.

"Mengurangi beban negara dalam mengelola aset-aset nonproduktif yang selama ini justru menjadi liability (beban)," tegasnya.

Diharapkan juga oleh Legislator Partai NasDem itu, hal tersebut dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.  Misalnya, melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan kawasan, dan peningkatan daya saing nasional.

"Kami di Komisi XI tentu akan terus mengawal dan meminta laporan berkala terhadap progres Danantara. Jangan sampai potensi ini hanya berhenti di tataran wacana atau malah menjadi sumber masalah baru," tegasnya. (JHL.555)